Kabut Asap Selimuti Palangka Raya, Sekolah Terpaksa diliburkan

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah karena kebut asap yang telah parah menyelimuti dan mengepung ibu kota Kalimantan Tengah tersebut. Peliburan kegiatan belajar mengajar ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dampak kabut asap karena kebakaran hutan dan juga lahan atau Karhutla pada kesehatan para murid.

Sekolah Terpaksa diliburkan

“Sementara sekolah hari ini diliburkan. Bagi mereka yang terlanjur berangkat dapat kembali lagi belajar mandiri di rumah,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan saat ditemui hari Senin (12/8) di Palangka Raya, dikutip dari CNN Indonesia.

Disdik Kota Palangka Raya dengan instansi terkait lainnya pun terus memantau dampak asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Pemantauan dilakukan untuk menerapkan kebijakan yang menurut hasil kajian diperlukan untuk upaya mengantisipasi dampak kabut asap tersebut.

“Apabila nanti diketahui udara tidak sehat, apalagi membahayakan siswa, maka dimungkinkan sekolah akan kami liburkan,” ungkapnya lagi.

Papan monitor ISPU (Indeks Standar Pencemarah Udara) di Kota Palangka Raya hari Senin jam 07.40 WIB menunjukan bahwa nilai ISPU dengan parameter PM10, partikel di udara yang ukurannya kurang dari 10 mikron, sempat ada pada angka 650 atau amat sangat berbahaya.

Sementara menurut data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) di hari Senin pagi konsenttasi PM10 di Kota Palangka Raya sempat mencapai di angka 148,10 µgram/m3, mendekati batas konsentrasi polusi udara yang mana diperbolehkan berada dalam udara ambien sebesar 150 µgram/me3.

Karena itu lah, Ferry Santoso, seorang warga, mengaku bahwa ia sudah mulai khawatir asap yang dalam beberapa terakhiran ini menyelimuti dan mengepung Kota Palangka Raya dapat mengganggu kesehatan anaknya.

“Kalau saya punya pendapat demikian, sekarang ini sekolah agar diliburkan terlebih dahulu, sampai bisa dipastikan kondisi udara tak lagi membahayakan kesehatan,”katanya.

“Kalau siswa SMP sudah bisa disuruh memakai masker, namun yang SD ini masih susah dan ini yang menjadikan kita was-was,”ungkap ayah dari dua anak tersebut.

Ia berharap pemerintah kota bisa segera melakukan tindakan konkret untuk bisa mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan yang memunculkan kabut asap di kota tersebut. “Saya juga meminta pemerintah dan pihak kait tegas, menindak tegas pelaku pembakaran. Selain itu juga menyiapkan kebijakan yang jelas untuk penganggulangan karhutla dan kabut asap. Jangan tutup kejadian baru bertindak,” inginnya.

Titik Panas Karena Karhutla Juga Terjadi di Kalbar

BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, hari Senin (12/8) ini menyatakan bahwa ada sebanyak 1.124 titik panas yang mana tersebar di 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak yakni Erika Mardiyanti yang ada di Sungai Raya, menyatakan titik panas itu berdasarkan pengolahan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dari 11 sampai dengan 12 Agustus 2019.

Dari data LAPAN tersebut titik panas paling banyak terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu di 208 titik panas, kemudian ada Kapuas Hulu dengan 171 titik panas dan Ketapang dengan 144 titik panas. Lalu disusul dengan Kabupaten Landak dengan 104 titik panas, Kubu Raya sebanyak 90 titik panas, Sintang dengan 84 titik panas, Mempawah dengan 65 titik panas, Sekadau sebanyak 19 titik panas, Koyang Utara dengan 15 titik panas, dan Kota Pontianak sendiri dengan 6 titik dan Singkawang 1 titik.

Read More

KPK Geledah Kemenag dan Kementan Karna Kasus Bawang Putih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penyegelan dan juga penggeledahan di beberapa ruang yang ada di Kementerian Pertanian atau Kementan karena adanya dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih yang menyeruak di masyarakat saat ini, penggeledahan dan juga penyegelan tersebut dilakukan oleh KPK pada hari Jumat (9/8) minggu lalu.

Plh atau Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Chrystelina GS berkata bahwa di hari yang sama, Tim KPK juga menggeledah kantor PT Idocev Money Changer dan juga Kementerian Perdagangan atau Kemendag.

KPK Geledah Ruang di Kementan dan Kemedag

“Hasil geledah ada dokumen dan juga beberapa bukti elektronik,” ungkap Chrystelina lewat pesan singkat tertulis pada hari Senin (12/8).

Pihaknya pasalnya juga menggeledah apartemen milik anggota DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra yang terletak di Permata Hijau, dan juga rumah anaknya yang terletak di Kawasan Cilandak, Jakarta, pada hari Sabtu (10/8).

Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Enam tersangkan tersebut adalah 3 orang yang berperan sebagai pemberi dari pihak swasta yaitu Chandry Suanda, Zulfikar dan Doddy Wahyudi. Sementara itu 3 orang yang lainnya yang juga berperan sebagai penerima yaitu I Nyoman Dhamantra, seorang anggota DPR RI Periode 2014-2019, Elviyanto dari pihak swasta dan juga Mirawati Basri yang mana adalah orang kepercayaan I Nyoman.

Di dalam perkara ini pasalnya KPK menemukan ada alokasi pemberian fee yaitu sebanyak Rp. 1.700-1.800 untuk tiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Kuota yang mesti diurus dalam impor ini ada 20 juta kilogram bawang putih atau sebanyak 20 ribu ton. Dalam kegiatan ini, pasalnya KPK sudah mengamankan sebanyak 13 orang. Tapi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 6 orang saja setelah melakukan proses pemeriksaan.

Mendag Enggar Sebu Tak Tahu Menahu Soal Penyuapnya

Sementara itu, Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan, mengaku bahwa dirinya takt ahu menahu soal nama-nama siapa saja penyuap dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota dan juga izin impor bawang putih hasil operasi tangkap tangan oleh KPK.

“Saya enggak tahu, belum tahu. Kalau ada nama-nama itu, pasti tidak akan dapat izin dan diblacklist, pasti. Tapi kan kami lihat dulu perkembangannya,” katanya saat ditemui hari Jumat (9/8) lalu di Hotel Borobudur, Jakarta.

Enggar juga menambahkan bahwa proses perizinan impor mestinya menjadi kewenangan pihaknya yang ada di Kemendag. Setiap proses perizinan tersebut bakal diajukan di dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“KPK itu sudah memiliki seluruh proses izin tersebut. Dari deputi pencegahan juga ada siapa-siapa yang sudah dapat, kan bisa lihat di online. Untuk itu, kami harus ajukan di rakor menko,”imbuhnya lagi.

Perizinan tersebut, menurutnya pasti akan diberikan selama memenuhi persyaratan yang sudah diberikan. Sehingga pihak-pihak itu mestinya tidak perlu memberikan suap demi melancarkan proses perizinan. “Sekarang ngapain itu orang (suap). Asal memenuhi syarat, kan begitu ada rekomendasi, lakukan dengan benar. Ngapain nyuruh orang,” tambahnya lagi.

Tapi pihak KPK belum bisa memastikan saat disinggung tentang peran Nyoman yang mana diduga bermain dengan pejabat di Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan soal pemulusan izin impor bawang putih yang sedang disoroti oleh KPK ini. Public belum tahu pasti apa peran Nyoman dalam kasus ini.

Read More