Pengertian Demokrasi Pancasila Beserta Prinsip dan Ciri-Cirinya

Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila
Lambang Republik Indonesia

Mungkin di antara kalian ada yang bertanya “Apa itu demokrasi pancasila?”

Pengertian demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang dijunjung berdasarkan falsafah hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari kepribadian masyarakat Indonesia. Pemahaman dasar falsafah negara Indonesia dibuat berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang akhirnya disebut dengan Pancasila dan terkandung dalam UUD 1945.

 Demokrasi pancasila adalah sebuah demokrasi yang konstitusional dan dijunjung tinggi berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat dan pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan negara dijalankan berdasarkan UUD 1945.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Menurut Sayanda.com, pemerintahan berdasarkan demokrasi pancasila memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda dengan pemahaman universal. Berikut adalah beberapa ciri-cirinya:

  1. Sebuah ide yang terbaik akan dipilih terlebih dahulu, dibandingkan dengan ide dengan suara terbanyak.
  2. Pemilu selalu diadakan dan dijalankan secara berkesinambungan.
  3. Ide terbaik merupakan sebuah kompetisi, dan permasalahan diselesaikan secara bermusyawarah.
  4. Pemerintahan wajib berjalan sesuai dengan kepercayaan konstitusi UUD 1945.
  5. HAM (Hak Asasi Manusia) dijunjung tinggi dan akan da perlindungan untuk hak minoritas.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila dijalankan berdasarkan beberapa prinsip-prinsip yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia:

  1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Setiap penyelenggaraan negara maupun pemerintahan harus taat dan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masyarakat Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

  1. Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia

Demokrasi berdasarkan UUD 1945 percaya bahwa HAM bukan hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan derajat manusia seutuhnya.

  1. Demokrasi Dengan Pemisahan Kekuasaan Negara

Pada UUD 1945, terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan yang disebut dengan Division and Seperation of Power dan dijalankan berdasarkan pengawasan dan perimbangan yang disebut dengan Check and Balance.

  1. Demokrasi Dengan Pengadilan Yang Merdeka

Demokrasi pancasila mengkehendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang bersifat merdeka atau independen. Sistem ini memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk menemukan dan mencari hukum yang dirasa paling adil.

Semua pihak memiliki hak untuk mengajukan alat bukti, petitum, saksi, fakta, dalil, dan pertimbangan lainnya.

  1. Demokrasi Dengan Otonomi Daerah

Pemerintahan dengan demokrasi pancasila dijalankan berdasarkan dengan prinsip otonomi daerah, dimana setiap pemerintahan membentuk suatu daerah-daerah otonomi yang berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota.