Kasus ‘Foto Cantik’ Evi Apita Tak dipermasalahkan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa hasil edit ‘foto cantik’ yang mana dilakukan oleh calon anggota DPD yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya, tidak melanggar konstitusi. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usam, Ketua Majelis Hakim MK. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “Pokok permohonan Pemohon tak berasalan menuntut hukum.”

Anwar Usman sendiri menjelaskan bahwa permohonan dari pemohon selebihnya tak dipertimbangkan lebih lanjut. “Menolak permohonan untuk seluruhnya,” ungkapnya seperti apa yang tertera di putusan sidang sengketa di MK hari Jumat (9/8).

Gugatan edita ‘foto cantik’ untuk keperluan kampanye adalah yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, Evi Apita Maya, digugat oleh pesaingnya, Farouk Muhammad ke MK dikarenakan foto yang digunakannya untuk kampanye adalah hasil editan yang dianggap “di luar batas kewajaran.”

Hasil suara sendiri menunjukkan Farouk memperoleh suara sebanyak 188.678 dan menempati posisi kelima, atau artinya ia terdepak dari kontestasi calon anggota DPD RI NTB.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 soal Pemilu, anggota DPD untuk tiap provinsinya hanya 4 kursi saja. Sedangkan Evi Apita Maya menempati posis pertama dan berhasil memperoleh suara sebanyak 283.932.

Kemenangan Evi Telah diprediksi

Sebelumnya, Perludem (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Fadli Ramadhanil mempekirakan bahwa gugatan karena edita foto itu akan ditolak oleh MK. ATuran tentang pas foto in pasalnya tertuang dalam Keputusan KPU no. 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 soal Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD.

Aturan ini kalau dilihat, tak mengatur secara detail tentang ketentuan penyuntingan foto wajah. Regulasi ini Cuma menyebutkan bakal calon anggota DPD wajib untuk menyerahkan foto berwarna yang terbaru yang mana diambil paling lamat 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPD.

Di dalam aturan tersebut juga tak ditentukan latar warna fotonya dan pakaian juga (selama tak menggunakan symbol negara).

“Nah, ini penting mendengar keterangan KPU dan juga Bawaslu. Satu, apakah sudah diverifikasi, ketika diterima dalam proses pendaftaran, sebagai syarat calon, dan kedua apakah pernah dipersoalkan dalam mekanisme kampanye dan pelanggaran dalam proses kampanye pemilu,” ungkap Fadli beberapa waktu lalu.

Selain itu, indicator pemilih dalam menentukan pilihan amat sangat beragam. Menurutnya akan sangat sulit saat menjadikan foto sebagai satu-satunya faktor pemilih untuk menentukan pilihannya. “Dan kalau mau mengaitkan relevansinya tentunya akan sangat sulit karena variable pemilih dalam memilih calon itu kan banyak. Kenapa hanya mengejar foto itu?” tanya Fadli.

Sedangkan, dalam wawancara khusus yang diadakan oleh BBC Indonesia, Evi Apita pun yakin bahwa gugatannya bakal dimenagkan MK. Ia menilai bahwa gugatan yang mana dilayangkan pesaingnya itu terlalu mengada-ada.

“Kalau reaksi itu, bukan saya sendiri yang kaget. Semua kaget dan terheran-heran. Kenapa kok sampai foto yang dipermasalahkan? Itu reaksinya. Pertama kaget dan kita tidak berpikir bahwa beliau (Farouk Muhammad) dan juga timnya sampai ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Evi.

Nampaknya ia juga kaget dan terheran-heran mengapa foto yang diedit menjadi lebih cantik itu dipersoalkan oleh lawannya itu. Padahal sudah jelas dalam peraturan tidak ada. Evi melanjutkan, edit foto tersebut pasalnya untuk keperluan kampanye pemilu. Dan itu hal yang sangat wajar. Bahkan tidak melanggar aturan. “Ya, semua punya strategi masing-masing namun tak menyalahi aturan. Ya sah-sah saja,” katanya. Jadi gugatan tersebut terasa sangat aneh dan terlalu mengada-ada.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*