KPK Geledah Kemenag dan Kementan Karna Kasus Bawang Putih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penyegelan dan juga penggeledahan di beberapa ruang yang ada di Kementerian Pertanian atau Kementan karena adanya dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih yang menyeruak di masyarakat saat ini, penggeledahan dan juga penyegelan tersebut dilakukan oleh KPK pada hari Jumat (9/8) minggu lalu.

Plh atau Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Chrystelina GS berkata bahwa di hari yang sama, Tim KPK juga menggeledah kantor PT Idocev Money Changer dan juga Kementerian Perdagangan atau Kemendag.

KPK Geledah Ruang di Kementan dan Kemedag

“Hasil geledah ada dokumen dan juga beberapa bukti elektronik,” ungkap Chrystelina lewat pesan singkat tertulis pada hari Senin (12/8).

Pihaknya pasalnya juga menggeledah apartemen milik anggota DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra yang terletak di Permata Hijau, dan juga rumah anaknya yang terletak di Kawasan Cilandak, Jakarta, pada hari Sabtu (10/8).

Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Enam tersangkan tersebut adalah 3 orang yang berperan sebagai pemberi dari pihak swasta yaitu Chandry Suanda, Zulfikar dan Doddy Wahyudi. Sementara itu 3 orang yang lainnya yang juga berperan sebagai penerima yaitu I Nyoman Dhamantra, seorang anggota DPR RI Periode 2014-2019, Elviyanto dari pihak swasta dan juga Mirawati Basri yang mana adalah orang kepercayaan I Nyoman.

Di dalam perkara ini pasalnya KPK menemukan ada alokasi pemberian fee yaitu sebanyak Rp. 1.700-1.800 untuk tiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Kuota yang mesti diurus dalam impor ini ada 20 juta kilogram bawang putih atau sebanyak 20 ribu ton. Dalam kegiatan ini, pasalnya KPK sudah mengamankan sebanyak 13 orang. Tapi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 6 orang saja setelah melakukan proses pemeriksaan.

Mendag Enggar Sebu Tak Tahu Menahu Soal Penyuapnya

Sementara itu, Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan, mengaku bahwa dirinya takt ahu menahu soal nama-nama siapa saja penyuap dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota dan juga izin impor bawang putih hasil operasi tangkap tangan oleh KPK.

“Saya enggak tahu, belum tahu. Kalau ada nama-nama itu, pasti tidak akan dapat izin dan diblacklist, pasti. Tapi kan kami lihat dulu perkembangannya,” katanya saat ditemui hari Jumat (9/8) lalu di Hotel Borobudur, Jakarta.

Enggar juga menambahkan bahwa proses perizinan impor mestinya menjadi kewenangan pihaknya yang ada di Kemendag. Setiap proses perizinan tersebut bakal diajukan di dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“KPK itu sudah memiliki seluruh proses izin tersebut. Dari deputi pencegahan juga ada siapa-siapa yang sudah dapat, kan bisa lihat di online. Untuk itu, kami harus ajukan di rakor menko,”imbuhnya lagi.

Perizinan tersebut, menurutnya pasti akan diberikan selama memenuhi persyaratan yang sudah diberikan. Sehingga pihak-pihak itu mestinya tidak perlu memberikan suap demi melancarkan proses perizinan. “Sekarang ngapain itu orang (suap). Asal memenuhi syarat, kan begitu ada rekomendasi, lakukan dengan benar. Ngapain nyuruh orang,” tambahnya lagi.

Tapi pihak KPK belum bisa memastikan saat disinggung tentang peran Nyoman yang mana diduga bermain dengan pejabat di Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan soal pemulusan izin impor bawang putih yang sedang disoroti oleh KPK ini. Public belum tahu pasti apa peran Nyoman dalam kasus ini.

Read More